Tarik Menarik Militer, Polri, dan Sipil di Era Prabowo

Abie - 27 Oct 2025

Penulis: Dewi Wulan Gendis Sarajeva

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Socio Legal Studies Universitas Indonesia

Pemerintahan Presiden Prabowo genap berjalan berjalan satu tahun. Salah satu isu yang kerap menjadi topik peran TNI dan Polri dalam ranah sipil. Di antaranya adalah penempatan pejabat dalam jabatan sipil beserta dengan wacana kebijakan keamanan. Latar belakang Prabowo selaku purnawirawan jenderal TNI membuat pembahasan mengenai isu ini menjadi relevan. Penulis bermaksud untuk menjelaskan tarik-menarik pengaruh militer, Polri, dan aktor politik sipil.

Pada tanggal 15 Oktober, Letjen TNI (Purn) Glenny H. Kairupan ditunjuk sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Penunjukkan Glenny dilihat sebagai simbol keterlibatan militer (aktif atau purnawirawan) dalam ruang sipil. Contoh lainnya adalah pengakomodiran Letkol Teddy Indra Wijaya (yang merupakan perwira aktif) dengan adanya perubahan nomenklatur Sekretariat Kabinet dan Pasal 47 UU TNI.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan pertanyaan mengenai batas antara ranah sipil dan militer. Isu mengenai Dwifungsi TNI dan hubungan sipil-militer bukan barang baru. Eskalasi mengenai hubungan sipil-militer mulai bereskalasi dengan disahkannya Revisi UU TNI menjadi UU No. 3 Tahun 2025 hingga memuncak pada Tragedi Agustus Kelabu.

Dalam konteks Polri dan militer, isu mengenai “parcok” atau partai coklat sudah lama menjadi bahasan. Bahkan, beberapa elite politik pernah membahas mengenai parcok setara terang-terangan. Sebagai contoh, anggota DPR Yoyok Riyo Sudibyo (yang juga merupakan purnawirawan TNI) dalam rapat Komisi I dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto pada 25 November 2024. Pada Pilkada 2024 lalu, PDI Perjuangan juga menuding adanya peran “partai coklat” dalam pemenangan Pilkada Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.

Dalam ranah birokrasi, Polri dianggap telah lebih dulu mendapat porsi di berbagai kementerian dan lembaga. Per Maret 2025, tercatat ada 25 perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan sipil. Dari sudut pandang politik, pemberian ruang lebih kepada militer bisa dibaca sebagai langkah balancing power terhadap menguatnya porsi Polri di era sebelumnya. Penyeimbangan kerap dilakukan dengan merangkul salah satu kekuatan untuk mengimbangi kekuatan lainnya.

Gelombang demonstrasi pada Agustus lalu yang berujung pada terbunuhnya Affan Kurniawan membuat diskusus makin melebar. Pembahasan mengenai kinerja dan sikap DPR kemudian beralih kepada akuntabilitas aparat kepolisian, sampai berujung kepada wacana darurat militer untuk meredakan gejolak. Wacana tersebut sempat ramai dibicarakan oleh publik, termasuk melalui pemberitaan bahwa Menhan Sjafrie mengajukannya rencana darurat militer kepada Prabowo, walau kemudian dibantah oleh Kementerian Pertahanan.

Di dalam dinamika ini, terdapat sejumlah aktor yang dipandang sentral, yakni Kapolri Listyo Sigit, Menhan Sjafrie, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Listyo kerap diasosiasikan dengan Jokowi, sementara Sjafrie dan Dasco dianggap sebagai orang dekat Prabowo. Dengan posisi Dasco sebagai politisi sipil yang berperan mengamankan dukungan parlemen, gejolak pada bulan Agustus lalu kerap ditafsirkan sebagai manuver politik yang menekannya sebagai representasi sipil. Krisis keamanan sering membuka “jendela kesempatan” bagi perluasan peran militer melalui urgensi yang dibuat-buat.

Hukum kerap diharapkan membawa aturan yang dapat membatasi penyelewengan dan melindungi supremasi sipil. Namun, satu tahun terakhir menunjukkan hukum tidak otomatis membatasi. Nonet & Selznick (2001) menjelaskan bahwa  hukum pada fase represif cenderung menjadi instrumen kekuasaan dengan berinteraksi dan tunduk pada kekuatan politik yang dominan. Revisi UU TNI karenanya patut dilihat bukan hanya sebagai perubahan normatif, tetapi juga sebagai cerminan dan alat tawar-menawar antara pengaruh TNI dan Polri.

Konstelasi wacana darurat militer dan manuver serupa merupakan sinyal fenomena prerogatif militer, yakni klaim bahwa militer berhak untuk berperan di sektor ekstra-militer, termasuk memengaruhi relasi negara dan masyarakat (Stepan, 1988). Dalam kacamata politik praktis, kondisinya tampak sebagai power struggle elite di sekitar Presiden antara tiga poros: Polri, TNI/Kemhan, dan parlemen (sipil). Ketiganya membawa gerbong serta pengaruh masing-masing dan berebut peran dalam menentukan arah kebijakan.

Dinamika tarik-menarik kekuasaan selama setahun pemerintahan Prabowo kerap membuat masyarakat sipil sebagai korban. Contohnya adalah pembatasan kebebasan berkumpul dan berpendapat, serta tindakan represif dalam bentuk pengamanan aksi. Tidak hanya itu, nilai-nilai supremasi sipil serta tata kelola kenegaraan menjadi terdampak. Merefleksikan setahun terakhir, Terdapat beberapa hal yang menurut penulis perlu diperhatikan.

Pertama, strategi balancing dapat berisiko menambah ketergantungan pada instrumen koersif negara alih-alih memperkuat institusi sipil. Kemudian, langkah balancing tersebut juga dilakukan dengan cara yang cacat formil, seperti minimnya keterbukaan dan diskusi dalam pembuatan naskah akademik RUU TNI. Secara keseluruhan, indikator empiris dari prerogatif militer terlihat dari perluasan tugas di luar pemerintahan, pengaruh pada proses legislasi atau kebijakan keamanan internal, dan kehadiran militer dalam jabatan sipil strategis yang memengaruhi anggaran serta pengawasan.

Untuk itu, pemerintah perlu menekankan transparansi penugasan pada lintas institusi, baik TNI dan Polri. Dalam hal tersebut, pemerintah dapat mempublikasi daftar jabatan, dasar hukum, durasi, dan mekanisme evaluasi untuk setiap penugasan prajurit aktif pada kementerian dan lembaga. Selain itu, perlu ada penguatan peran parlemen dan publik dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan keamanan dan pertahanan agar memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak ada pengangkangan terhadap supremasi sipil.

Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa tarik-menarik militer, Polri, dan politisi sipil bukan sekadar soal teks hukum formil, melainkan adanya konfigurasi kekuasaan di baliknya. Menjaga supremasi sipil bermakna menuntut keberpihakan pada transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kewenangan militer dan Polri agar energi negara kembali okus pada pelayanan warga, bukan pada kompetisi antar-instrumen.